Sekolah Buah Simalakama? (Bagian Pertama)

Menjelang liburan sekolah dan memasuki tahun ajaran baru ini, orang tua murid disibukkan dengan persiapan sekloah putra-putrinya, untuk memilih sekolah ataupun universitas terbaik. Hal ini tentu saja wajar, karena sebagian besar orang beranggapan sekolah (baca menuntut ilmu) hanya dapat dilakukan di gedung sekolah -sekolah formal mulai dari TK, SD, SMP, SMA sampai perguruan tinggi (universitas).

Namun kenyataannya tidaklah demikian. Menuntut ilmu atau belajar tidak hanya disekolah formal, tetapi dimanapun kita dapat melakukan dan tidak terbatas pada usia. Belajar harus dilakukan dimanapun dan tugas kita adalah menjadi manusia yang selalu belajar selama hidup. Dengan demikian apa yang kita pelajari setidaknya memiliki tujuan, pertama memahami tugas manusia sebagai khalifah yang bertanggung jawab pada diri sendiri, lingkungan dan Tuhan. Kedua, proses belajar harus mampu menjadikan manusia dapat menemukan jati dirinya dan memimpin diri sendiri maupun hubungannya dengan sosial kemasyarakatan; Ketiga, belajar dengan ilmu – ilmu yang mampu mengeksplorasi kekayaan alam demi kemakmuran tanpa mengganggu keseimbangannya. Untuk proses ini, tidak bisa hanya mengandalkan sekolah atau perguruan tinggi atau hanya lewat kursus – kursus dan pelatihan di perusahaan – perusahaan, tetapi terlebih penting dalam konteks kehidupan nyata sehari – hari, di ‘sekolah besar’ kehidupan.

“Aku punya enam pelayan yang jujur. Mereka mengajar segala yang kuiingin tahu. Nama mereka adalah Di mana, Apa, Kapan, Mengapa, Bagaimana, dan Siapa”
Rudyard Kipling,
Sastrawan Inggris, 1865-1936

Kenyataannya, proses pendidikan masih banyak menghasilkan kerancuan – kerancuan atau ketersesatan dari tujuan pendidikan itu sendiri. Dalam buku Menjadi Manusia Pembelajar, Andreas Harefa mengatakan bahwa sebab utama ketersesatan pendidikan dari tingkat sekolah dasar hingga universitas dan kemudian berlanjut ke dunia kerja, berakar pada ketidakmampuan berpikir secara lateral, kreatif dan ‘liar’ dalam arti tidak terpolakan.Untuk waktu yang cukup lama, pendidikan (dan pelatihan di perusahaan) telah dininibobokan oleh ilusi – ilusi pola pikir linier dan arogansi ‘manajemen pendidikan unggul’ dalam memetakan masa depan (membuat blue print atau cetak biru yang ‘siap dipakai’, efisien, kaku, dan ‘serba pasti’) yang tidak memiliki landasan falsafah seperti visi pendidikan nasional.

Kurikulum pendidikan formal dan lingkungan pendukungnya seakan hanya untuk mencetak manusia seragam, menjadi pegawai. Tanda-tanda ini sudah terlihat sejak Play Group dan TK yang juga didukung orang tua karena berperan mengarahkan anaknya menjadi pegawai. Bayangkan saja, dari seratus dua puluh sembilan siswa di sebuah TK yang pernah saya ‘survei’, hanya satu setengah persen yang bercita – cita menjadi pengusaha dan paling banyak bercita-cita menjadi dokter atau sebesar tiga puluh persen disusul tentara, polisi dan pilot. Wajar bila kemudian di kota besar hingga kota kecil bermunculan les matematika, fisika, sempoa, mengetik, komputer dan sejenisnya untuk mendukung cita – cita itu dengan cara mengasah kecerdasan intelektual (IQ) saja. Demikian juga dengan lembaga pendidikan kursus (non formal) yang juga hanya mendidik siswa agar memiliki keahlian dibidang ketrampilan tertentu sehingga siap kerja, tanpa membekali siswa agar siap memulai usaha dengan ketrampilannya itu. Dengan demikian, orientasi dan tujuan kurikulum terlihat jelas hanya untuk mengembangkan IQ dan sangat minim dalam pengembangan kecerdasan emosi (EQ) apalagi kecerdasan emosi spiritual (ESQ).

Bukti lain terhadap ‘tuduhan’ itu dapat dilihat dari berbagai iklan perguruan tinggi (PT) di media massa, yang lebih ‘menjual’ keberhasilan alumni dalam mendapatkan pekerjaan atau peningkatan jabatan setelah kuliah. Pada pertengahan Agustus 2004 lalu, ketika Seleksi Penerimaan Mahasiswa baru (SPMB) diumumkan di media massa, sebuah perguruan tinggi memasang iklan pada sebuah koran harian di ibukota dengan bangga mengatakan, “82% lulusan kami mendapatkan pekerjaan kurang dari 6 bulan”. Sementara PT yang lain memasang nama dan foto beberapa alumni yang dianggap berhasil menduduki jabatan di BUMN, perusahaan swasta, maupun instansi pemerintah.

Akibat berbagai kerancuan tersebut maka muncul masalah ketika sekolah sudah banyak meluluskan sarjana, sementara jumlah lapangan kerja terbatas dan para sarjana baru itu terpaksa menjadi ‘pengangguran intelektual’. Berbagai problematika yang menyertai dunia pendidikan tersebut, tidak terlepas dari persepsi atau mitos keliru di masyarakat maupun dunia usaha, diantaranya :

Pertama, masyarakat beranggapan bahwa yang namanya orang terdidik itu adalah orang sekolahan, sehingga bagi yang tidak sekolah formal meskipun ia cerdas dan memiliki pengetahuan luas bukanlah orang terdidik, ‘orang sekolahan’ atau tidak intelek. Masyarakat juga masih menilai salah satu bukti sukses seseorang adalah karena gelar akademik yang dimilikinya dan harus mendapatkan pekerjaan ‘layak’ sesuai pendidikannya. Saya juga melihat masih banyak orang sukses merasa minder hanya karena tidak memiliki pendidikan formal dengan gelar akademik. Untuk itu sering kali mereka melakukan segala cara untuk mendapatkannya, tak terkecuali tanpa proses belajar memadai, orang dengan bangga menambahkan gelar BBA, MBA, PhD, Doctor dan gelar yang ia suka didepan atau belakang namanya. Simak saja beberapa pejabat tinggi yang menempelkan gelar sarjana dibelakang namanya hanya untuk menambah ‘PD’ (percaya diri), tidak peduli apakah gelar akademik itu diperoleh dengan sekolah beneran atau hanya membeli di ‘kampus’ hotel atau bahkan memalsukan ijazah seperti yang dilakukan beberapa calon legislatif yang terhormat pada pemilu 5 April 2004 lalu. Ada juga cerita lucu mengenai seseorang yang ‘gila’ dengan gelar akademiknya. Suatu hari, sebut saja namanya si Fulan yang sudah memiliki banyak gelar akademik berderet seperti ini : Prof. DR. KH Si Fulan, SH, MA. Dalam suatu acara pernikahan, sang MC ketika mempersilahkan sang profesor tampil ke podium tidak menyebutkan dengan lengkap gelarnya itu, maka si Fulan tersinggung karena merasa susah payah sekolah untuk mencapai gelar itu.

Kedua, menuntut ilmu itu harus di di sekolah favorit. Akibatnya banyak orang berusaha ‘mati-matian’ untuk mendapatkan sekolah ataupun perguruan tinggi favorit, meski IQ mereka sebenarnya tidak mampu. Tidak peduli dengan menghalalkan segala cara, termasuk membayar uang pelicin, menggunakan joki dalam ujian masuk, dan sebagainya. Dengan cara tersebut mereka telah membohongi diri sendiri dan telah merusak tujuan pendidikan itu sendiri. Realitas ini semakin menunjukkan bahwa berbagai problematika di masyarakat ini sebenarnya juga telah dimulai dari ketersesatan di dunia pendidikan kita.

Ketiga, niat sekolah hanya untuk mencari pekerjaan atau untuk meningkatkan jabatan (promosi) bagi yang sudah bekerja. Tujuan luhur pendidikan menjadi hilang, sehingga pendidikan menjadi barang modal (investasi) untuk meraih masa depan dengan cara mendapatkan pekerjaan ‘aman’. Kondisi demikian tidak terlepas dari mental pegawai dan karena permintaan dunia usaha yang mensyaratkan gelar akademik tertentu untuk posisi pekerjaan yang dibutuhkan dari pada mengutamakan pengalaman, pengetahuan maupun kemampuan individual. Simak saja lowongan kerja baik dimedia cetak ataupun elektronik, pendidikan selalu menjadi prasyarat utama. Begitu juga bagi orang yang sudah bekerja, meskipun memiliki kompentensi tinggi dan mampu bekerja dengan baik, bisa terganjal promosinya hanya karena tidak memiliki gelar akademik. Inilah salah satu faktor yang menyebabkan mengapa banyak kuliah extension menjadi pilihan pegawai karena ada ‘oknum’ penyelenggara sekolah maupun universitas yang memberikan dispensasi absensi kepada siswa / mahasiswa, asalkan membayar biaya sekolah dan mengikuti ujian saja untuk mendapatkan ijazah. Ijazah dianggap sangat penting bagai ‘barang sakti’ untuk kerja, sampai-sampai ada yang tak peduli apakah ia lulus dengan membuat skripsi sendiri, dibuatkan atau menjadi plagiator;

Keempat, adanya persepsi drop out identik dengan gagal dalam pendidikan. Akibatnya masyarakat menganggap orang yang putus sekolah (tidak kuliah) sebagai masyarakat ‘bawah’ yang tidak layak mendapatkan sukses dan memiliki ‘madesu’ (masa depan suram). Kenyataannya tidaklah demikian karena banyak tokoh atau pengusaha sukses yang tidak memiliki pendidikan tinggi, bahkan SMA saja tidak tamat;

Tujuan pendidikan yang tergambar dalam kurikulum seharusnya tidak hanya menjadikan siswa berpaling pada dunia semata, tetapi harus seimbang, menjadikan manusia yang mampu mandiri secara materi dan memiliki spiritualitas yang tinggi. Output pendidikan tidak boleh hanya diukur dengan jumlah lulusannya yang menjadi pegawai atau memiliki kekayaan, tetapi harus mencakup lebih banyak hal. Output pendidikan harus mengarahkan siswa – siswinya untuk semakin mampu memanusiawikan dirinya, masyarakat dan bangsanya dan bukan malah menjerembabkan ke jurang materialistik dan formalistik belaka.

“Bagi saya pendidikan bertujuan mengajar seseorang bagaimana cara menghasilkan yang terbaik dari dalam dirinya dan mengembangkan dirinya ke tahap yang terbaik sesuai bakatnya”. Tetapi ‘tujuan’ hari ini tampak seperti untuk mendapatkan pekerjaan, mencari pekerjaan- PEKERJAAN! PEKERJAAN!, PEKERJAAN!” Apa jenis pekerjaannya tidak masalah. Apakah seseorang menyukai pekerjaan atau tidak pun tidak penting, asal ia bekerja. Ini sering membawa kepada aspek yang satu lagi, yaitu apabila seseorang mendapatkan suatu pekerjaan, ia takut kehilangan. Begitulah keadaannya, sehingga saya mengenali banyak kawan dan orang lain yang begitu mencintai pekerjaan mereka – kecewa bagaikan pasak empat persegi di dalam lubang bulat”.

Billi PS Lim, penulis buku Dare to Fail

Akibat sistem pendidikan yang ‘tidak mendidik’ maka tidak sedikit, bahkan mayoritas lulusan perguruan tinggi selalu berusaha mencari pekerjaan yang dianggap ‘mapan’ dan memberikan jaminan ‘keamanan’ di masa depan. Jarang yang bercita-cita untuk memulai usaha baru atau meneruskan usaha keluarga. Bahkan banyak orang tua yang tidak memiliki ahli waris karena anaknya tidak mau mengikuti jejaknya sebagai pengusaha walaupun usahanya sudah maju. Masyarakat juga masih memiliki persepsi salah dan merasa ‘sia-sia’ apabila tidak dapat bekerja di diperusahaan dengan mengandalkan ijazah sekolah tingginya, karena sejak awal siswa dan orang tua hanya berniat untuk menjadi pegawai.

*) Berlanjut ke Artikel Bagian Kedua